KPK Temukan Potensi Kerugian Rp4,5 Triliun Pada Tata Kelola Jalan Tol di Indonesia

Hits IDN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tata kelola jalan tol di Indonesia bermasalah yang menimbulkan berpotensi kerugian keuangan negara mencapai Rp4,5 triliun.

KPK kemudian menyampaikan kepada Kementerian PUPR untuk memperbaiki tata kelola jalan tol serta menutup titik rawan korupsi.

Baca Juga: Terlanjur Viral Aturan Masuk Sekolah Jam 5 Pagi di NTT, Kini Berubah Usai Diprotes Publik

Seperti dilansir dari akun media sosial Instagram official.KPK, pada Selasa, 7 Maret 2023.

Dikatakan, sejak tahun 2016 pembangunan jalan tol mencapai 2.923 KM dengan rencana nilai investasi sebesar Rp593,2 triliun.

"Dalam tata kelolanya, KPK menemukan titik rawan korupsi yang harus segera dibenahi," demikian terdapat pada unggahan Instagram milik KPK, Selasa (07/03).

Baca Juga: Eks Pejabat Bea Cukai Datangi Gedung KPK Untuk Menjalani Pemeriksaan LHKPN

Menurutnya, seperti lemahnya akuntabilitas lelang pengusahaan jalan tol. Terjadinya benturan kepentingan hingga Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tidak melaksanakan kewajibannya.

"Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp4,5 Triliun," tulis pada akun IG KPK.

Proses Perencanaan
Peraturan pengelolaan jalan tol yang digunakan masih menggunakan aturan lama.

Baca Juga: Usai Resmikan Mayapada Hospital Bandung, Presiden Jokowi: Rp165 Triliun Devisa Kita Hilang

Akibatnya, rencana pembangunan tidak mempertimbangkan perspektif baru seperti kompetensi ruas tol dan alokasi dana pengadaan tanah.

Baca Juga: Volume Pembangunan Puspem Makin Meningkat, Bupati Malaka; Saya Bangga

Proses Lelang
Dokumen lelang tidak memuat informasi yang cukup atas kondisi teknis dari ruas tol. Akibatnya, pemenang lelang harus melakukan penyesuaian yang mengakibatkan tertundanya pembangunan.