HitsIDN-Warga Desa Seo, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan pengelolaan Dana Desa Seo kepada Bupati TTU dan aparat Penegak Hukum (APH) baik itu Pihak Kepolisian maupun Pihak Kejaksaan.
Pengaduan warga Desa Seo perihal pengelolaan dana dana desa ini, dilakukan oleh Petrus Lopo Nufa bersama seorang rekannya.
Baca Juga: Polda NTT Menebarkan Kasih dalam Kegiatan Bakti Sosial, Kesehatan, dan Rohani di Kecamatan Sulamu
Saat diwawancarai, Warga Desa Seo, Petrus Lopo Nufa mengatakan, pihaknya mengadukan sejumlah bantuan yang dialokasikan dari dana Desa Seo yang diduga bermasalah.
Ia menuturkan, pada perencanaan awal alokasi bantuan ternak Babi tahun anggaran 2022, bantuan tersebut dialokasikan kepada 165 kepala keluarga dengan harga ternak Babi Rp. 1.000.000 per ekor.
Baca Juga: Kawin Tangkap Berkedok Budaya di Sumba, Tindakan Kriminal
Namun dalam pelaksanaannya direalisasikan hanya 94 ekor ternak Babi, sedangkan sisanya belum direalisasikan hingga saat ini.
Pada 10 Maret 2023, masyarakat mendatangi kantor Desa Seo untuk menanyakan bantuan babi yang belum terealisasi. Namun Kades Seo memberikan penjelasan dana sisa bantuan ternak Babi ini telah dimasukkan ke dalam Silpa.
Baca Juga: Jadwal Kapal Ferry di NTT HARI INI, Ada Rute Lewoleba Menuju Kalabahi
Masyarakat kemudian mendatangi Dinas PMD untuk menanyakan hal tersebut namun, pihak Dinas terkait menjelaskan bahwa, khusus untuk Desa Seo belum memasukkan laporan realisasi, Silpa tahun anggaran 2022.
Ia menjelaskan bahwa, ada beberapa item kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik pada tahun 2020 yakni, bantuan renovasi rumah tidak layak huni bagi warga Desa Seo sebanyak 34 unit dengan alokasi anggaran perunit Rp. 7.500.000.
Baca Juga: Hanya Miliki Satu Unit Mobil, Segini Harta Kekayaan Pejabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake
Bantuan renovasi rumah tidak layak huni ini pada tahun 2020, kata Yoseph, diberikan kepada Kepala Desa Perangkat Desa dan BPD, sisanya diberikan kepada masyarakat.
Pada tahun 2021, Pemdes Seo mengalokasikan renovasi rumah tidak layak huni bagi 32 kepala keluarga dengan pagu anggaran perunit Rp. 6.000.000 namun Pemdes hanya membangun beberapa unit saja. Sedangkan sisanya masih dalam proses pengerjaan.
Baca Juga: DPP KNPI Minta BNRG dan BNPB Sigap Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Maluku
