KPK Tegaskan Proses Penyidikan Dugaan Korupsi di Kemnaker Tahun 2012: Tidak Ada Kaitan Dengan Politik

Hits IDN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak berkaitan dengan proses politik terkait penydikan kasus dugaan koruspi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012.

KPK melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012.

Baca Juga: Kabarnya Cak Imin Sudah Terima Surat Panggilan Dari KPK Atas Perkara Dugaan Korupsi di Kemnaker Tahun 2012

Diketahui, dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker terjadi dimasa kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Menaker periode 2009 -2014.

Baca Juga: Harga Pertalite di SPBU yang Diwacanakan Hapus Tahun 2024

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut jauh sebelum proses politik saat ini.

"Proses penyidikan itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik," ujarnya kepada Wartawan, pada Senin, 04/09/2023.

Baca Juga: Pertamina Wacanakan Hapus Pertalite dan Diganti Pertamax Green, Berikut Daftar Harga Berlaku 1 September 2023

Ali menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga penegak hukum yang mengedepankan independensi tanpa muatan politik.

Baca Juga: Dulu Berstatus Anggota Polri, Kini Sekjen Kemenkumham RI Dilantik Menjadi ASN

"Sekali lagi kami tegaskan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud," kata Ali dengan tegas.

Isu muatan politik tersebut mencuat setelah KPK membuka opsi untuk memeriksa Menteri Keyenagakerjaan (Menaker) periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Baca Juga: Wanita Diduga Dianiaya Oknum Anggota DPRD, Korban Langsung Lapor Polisi

KPK mengatakan Cak Imin bisa saja diperiksa karena dugaan korupsi tersebut terjadi di lingkungan Kemenaker pada tahun 2012.