Wow! 6 Ormas Maluku Minta KPK Periksa Aliran Dana PT. SIM Rp 700 Miliar Diduga Nyiprat di Kantong Legislator?

Hits IDN - Dana Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp 700 miliar diduga nyiprat di sekelompok orang.

Perioritas bantuan tersebut untuk pembangunan infrastruktur selama Bencana Non Alam yang terjadi di Maluku beberapa tahun yang lalu.

Hal ini dikatakan Evert Karmite, menurut dia, hal tersebut bisa diketahui, dikala waktu itu disampaikan Muhammad Marasabesy dikediamannya kebetulan juga ada Pak Yusuf Latuconsina.

Baca Juga: Program 7E di SBD Cacat, Meteran Listrik, Sumur Bor, dan Rumah Layak Huni Banyak Mangkrak, Ini Dosa Siapa?

"Selain itu juga sesuai pengakuan dari Penjabat Bupati Maluku Tengah. Dan ini menjadi bukti awal adanya penyalahgunaan dana pinjaman SMI dan unsur gratifikasi,"singkatnya.

Ketua DPD LSM KHIBAR Maluku, Marto Zaini Warat. Menurut Martho Zaini Warat, agar pihak aparat penegak hukum harus menelusuri pernyataan Penjabat Bupati Maluku Tengah terebut.

Dia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera melakukan pemeriksaaan awal terkait aliran dana PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang diduga masuk didalam kantong sebagian anggota legislator di Maluku.

Baca Juga: Fungsionaris DPP KNPI Ajak Para Politisi Dukung Gubernur Maluku Soal Wacana Pemekaran Daerah Otonom Baru

"Sayang sekali, jika itu benar terjadi, kasihan uangnya masuk ke kantongi pribadi mereka, rakyat yang dibebani. "Cetusnya pria diaspora Seram Tenggara ini kepada awak media, Senin (06/2/2023).

Lanjut kata dia, dirinya berjanji akan mengorganisir organisasi mahasiswa, pemuda, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Maluku untuk melakukan aksi demonstrasi besar besaran di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika kasus ini dianggap sebelah mata oleh lembaga super power tersebut. "Kami siap duduki KPK bersama OKP/OKPI & LSM untuk menyuarakan ini,"tegasnya.

Senada yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Serikat Mahasiwa Muslimin Indonesia ( PW SEMMI Maluku ), Umar Remakefing. Dirinya berjanji akan menyuarakan komitmen lembaga super power tersebut pada Kongres Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) di Surabaya pada tanggal 23-27 Februari 2023 mendatang yang di agendakan akan dihadiri oleh Presiden, Wakil Ketua KPK, dan Kapolri. "Saya akan menyuarakan ini di arena Kongres PB SEMMI nantinya, kasihan rakyat kecil jadi korban,"ujar dia.

Baca Juga: Polemik Pelantikan Pejabat Kades di SBD, Banyak Guru ASN, Penyuluh Pertanian P3K, dan Tenaga Medis?

Selain DPD KIBAR dan PW SEMMI Maluku, ancaman untuk menduduki KPK juga datang dari Dewan Pimpinan Cabang LSM Lumbung Informasi Rakyat (DPC LSM LIRA) Kota Ambon, Risky Abdul R.

Dia pun menantang Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala serta mantan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury untuk melaporkan mereka ke pihak berwajib jika tudingan mereka itu tidak benar.

"Pak Lucky dan Pak Azis silahkan lapor kami jika tak benar, biar clear agar polemik itu segera berakhir dan ada kepastian hukum dalam persoalan ini,"tutupnya.***