Kapal Milik BPOLBF Tanpa Izin Dinilai Paling Bandel, Kejari Manggarai Barat Bilang Begini

Hits IDN - Kapal Cepat atau Speedboad Wonderful Komodo milik Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dinilai paling bandel lantaran kepemilikan izin operasional diduga belum diurus sampai saat ini yang dikenal dengan istilah clearance in.

Hal ini pernah diungkap Plt. Kepala Dinas Perhubungan Manggarai Barat, Adrianus Gunawan pada Minggu, 30 April 2023 silam.

Baca Juga: Kementerian Kesehatan: Hingga April 2023, Ada 11 Kasus Kematian Karena Rabies

Adrianus mengaku bahwa Speedboad Wonderful Komodo milik BPOLBF belum ada izin dari Pemerintah Daerah Mabar.

"Kapal tersebut tidak ada izin operasi dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan," ujar Adrianus Gunawan kepada Wartawan, seperti dilansir dari Flores Editorial, pada Senin, 05/06/2023.

Baca Juga: Kapal Milik BPOLBF Diduga Beroperasi Tanpa Izin, Kejari Manggarai Barat Sedang Dalami

Menurut Plt Kepala Dinas Perhubungan Manggarai Barat, pihaknya telah memberitahui managemen BPOLBF pada tahun 2022 untuk dilakukan pengurusan clearance in, namun belum mendapat tanggapan dari pihak BPOLBF.

Padahal, sambung Adrianus bahwa masa aktif clearance in bisa diperpanjang setiap tahun, diketahui Speedboad Wonderful Komodo beroperasi pada tahun 2021.

Baca Juga: Sikka dan TTS Ditetapkan Status KLB Rabies, Korban Bertambah Menjadi 102 Orang

"Tahun lalu pernah dikonfirmasi untuj ngurus izin, tetapi tidak ada kelanjutannnya," sambung Adrianus dalam keterangan tertulis.

Atas hal tersebut, Kejaksaa Negeri Manggarai Barat pun mendalami untuk mencegah dugaan kerugian keuangan negara.

Baca Juga: Erick Tohir Diusung Jadi Cawapres Dari PAN, Akan Pasangan Dengan Sosok Ini, Dari PDIP?

Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Bambang Dwi Murcolon kepada awak media, pada Jumat, 2 Juni 2023. Ia mengatakan, pihaknya sedang koordinasi dengan internal.

Jadi kemarin berita Online itu, saya sudah sampaikan kepada Kasi Intel untuk melakukan penelaan, apakah ada indikasi kerugian negara atau tidak," ujar Kepala Kejari Manggarai Barat.