Tegas, Umat Muslim Diminta Kecilkan Suara Toa selama Bulan Ramadhan

Hits IDN - Umat muslim terutama pengurus masjid di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta untuk mengesilkan suara toa atau pengeras suara selama bulan suci Ramadhan 1444 H.

Permintaan ini bukan datang dari umat beragama lain tetapi datang dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Muhammad Abdurahman dalam bentuk himbauan tegas.

Himbauan ini juga tidak hanya berlaku untuk pengurus masjid di Kota Kupang tetapi berlaku untuk seluruh pengurus masjid seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga: Anak Bungsu Ferdy Sambo Ulang Tahun Ke-2, Ayah dan Ibu di Penjara Tulis Surat: Sangat Kangen Mas Arka

“Saya himbau kepada seluruh pengurus masjid agar volume dari pada Toa itu sedikit dikecilkan,” katanya saat menentukan hilal di Kantor BMKG NTT.

Ia menegaskan, aturan terkait pengeras suara telah ada dan sesuai keputusan gubernur pada masa kepemimpinan Gubernur NTT Ben Boi.

Aturan itu menyebutkan lima menit sebelum ibadah salat boleh menggunakan pengeras suara.

Dia juga menyebutkan bahwa ketentuan tentang penggunaan pengeras suara untuk beribadah telah ada sejak dulu melalui Peraturan Kementerian Agama RI dan Keputusan Presiden.

Baca Juga: Ada Apa Presiden RI Keluarkan Larangan Buka Puasa Bersama Selama Bulan Ramadhan?

Berdasarkan hal ini maka ia meminta agar pengurus masjid bisa ikut menjaga keamanan dan ketenangan, terutama selama bulan Ramadhan ini.

Muhammad Abdurahman berharap agar jangan sampai akibat dari pengeras suara justru mengganggu waktu istirahat umat beragama lainnya.

"Pengurus masjid di daerah juga telah didorong untuk menjaga kerukunan antar-agama dalam menjaga wilayah NTT sebagai provinsi majemuk yang toleran terhadap tiap agama manapun," jelas Muhammad Abdurahman.

Baca Juga: Frans Amfotis Siap Bertarung Pada Pilkades Sainiup Periode 2023-2029

Dia meminta agar bulan Ramadan ini diisi dengan kegiatan bermanfaat bagi umat muslim dan umat beragama lain disekitarnya.

Muhammad Abdurahman juga menyampaikan larangan terkait aktivitas politik di masjid.